Para pekerja migran menaiki sebuah kereta khusus di Stasiun Zunyi di Zunyi, Provinsi Guizhou, China barat daya, pada 8 Februari 2022. (Xinhua/Yang Wenbin)
BEIJING, 13 Januari (Xinhua) -- Badan-badan kejaksaan di seluruh China menangani 1.073 kasus pidana gagal bayar upah yang disengaja dalam 11 bulan pertama 2022, turun 34,09 persen secara tahunan (year on year/yoy), demikian disampaikan kejaksaan tertinggi negara itu pada Kamis (12/1).
Dari Januari hingga November 2022, tercatat sebanyak 1.136 orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut telah ditangani, turun 33,49 persen dari periode yang sama pada 2021, menurut data yang dirilis Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan insidensi gagal bayar upah pekerja migran telah semakin dibalikkan di China, berkat upaya-upaya intensif dalam memberantas masalah-masalah semacam itu dan meningkatnya kesadaran di kalangan pekerja untuk melindungi hak-hak mereka, papar SPP.
SPP menjanjikan hukuman yang lebih tegas atas tindak pidana gagal bayar upah demi menciptakan lingkungan hukum yang sehat bagi sektor swasta. Selesai
