Para pekerja garmen membuat pakaian di sebuah pabrik di Phnom Penh, Kamboja, pada 17 Desember 2021. (Xinhua/Wu Changwei) .
"RCEP merupakan sebuah katalis bagi pertumbuhan perdagangan jangka panjang dan berkelanjutan kami serta sebuah magnet untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung ke negara kami," kata Wakil Sekretaris Negeri dan Juru Bicara Kementerian Perdagangan Kamboja Penn Sovicheat.
PHNOM PENH, 4 Januari (Xinhua) -- Aktivitas perdagangan Kamboja dengan negara-negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) mencapai 28,4 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.590) pada 11 bulan pertama di tahun 2022, menandai peningkatan tahunan (year on year/yoy) sebesar 7 persen, tunjuk laporan terbaru Kementerian Perdagangan Kamboja pada Selasa (3/1).
Laporan itu menyebutkan bahwa nilai ekspor negara kerajaan tersebut ke negara-negara anggota RCEP mencapai 5,67 miliar dolar AS pada periode Januari-November tahun lalu, naik 5 persen, sedangkan nilai impornya dari negara-negara anggota RCEP mencapai 22,73 miliar dolar AS, naik 7 persen.
Sebuah truk keluar dari Pelabuhan Darat Hong Leng Huor di wilayah pinggiran barat Phnom Penh, Kamboja, pada 13 Januari 2022. (Xinhua/Phearum)
Lima mitra dagang terbesar bagi negara kerajaan di Asia Tenggara itu di bawah RCEP adalah China, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Jepang, tambah laporan tersebut.
Mulai berlaku pada 1 Januari 2022, perjanjian perdagangan bebas RCEP melibatkan 15 negara Asia-Pasifik termasuk 10 negara anggota ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta lima mitra dagang mereka yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
"RCEP merupakan sebuah katalis bagi pertumbuhan perdagangan jangka panjang dan berkelanjutan kami serta sebuah magnet untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung ke negara kami," kata Wakil Sekretaris Negeri dan Juru Bicara Kementerian Perdagangan Kamboja Penn Sovicheat.
Pejabat itu mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia ini akan membantu Kamboja untuk melepaskan diri dari status negara tertinggal (least developed country/LDC) kemungkinan pada 2028 dan untuk mencapai targetnya menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030. Selesai
