Roza Otunbayeva (depan), Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UN Assistance Mission in Afghanistan/UNAMA), berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan di kantor pusat PBB di New York pada 20 Desember 2022. (Xinhua/UN Photo/Eskinder Debebe)
"Saya sangat prihatin dengan kabar yang diberitakan secara luas pagi ini bahwa Menteri Pendidikan Tinggi Taliban melarang perempuan masuk universitas. Ini tidak hanya merugikan kaum perempuan namun juga untuk Afghanistan secara lebih luas," kata Roza Otunbayeva, utusan tinggi PBB untuk Afghanistan.
PBB, 20 Desember (Xinhua) -- Utusan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan pada Selasa (20/12) mengatakan bahwa dirinya prihatin oleh keputusan Taliban yang melarang perempuan masuk universitas.
"Saya sangat prihatin dengan kabar yang diberitakan secara luas pagi ini bahwa Menteri Pendidikan Tinggi Taliban melarang perempuan masuk universitas. Ini tidak hanya merugikan kaum perempuan namun juga untuk Afghanistan secara lebih luas," kata Roza Otunbayeva, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sekaligus Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UN Assistance Mission in Afghanistan/UNAMA), dalam sebuah pernyataan. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keputusan ini, jika benar, sangat menghancurkan."
Berita tentang larangan baru itu beredar saat Otunbayeva berada di New York untuk memberikan penjelasan mengenai situasi di Afghanistan kepada Dewan Keamanan.
"Saya memberikan penjelasan kepada Dewan (Keamanan) pagi ini tentang sejumlah masalah hak asasi manusia yang kami ungkapkan kepada otoritas de facto Taliban. Setelah Taliban melarang pendidikan menengah untuk anak perempuan pada Maret tahun ini, dewan dengan suara bulat mengutuk keputusan ini. Begitu banyak perempuan muda kehilangan seluruh tahun akademik dan sekarang keputusan keras lainnya diambil untuk melarang pendidikan universitas," ujarnya. "Saya menyesalkan Taliban tampaknya tidak memikirkan masa depan Afghanistan dan bagaimana perempuan dapat berkontribusi pada ekonomi, pendidikan, dan budaya."
Otunbayeva mengatakan PBB sedang mencari informasi lebih lanjut dan klarifikasi mengenai keputusan ini. Selesai
