Yoon Suk-yeol menghadiri sidang pemakzulannya di mahkamah konstitusi di Seoul, Korea Selatan, pada 20 Februari 2025. (Xinhua/Yao Qilin)
SEOUL, 8 Maret (Xinhua) -- Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (7/3) mengatakan pihaknya masih menunggu jaksa penuntut untuk memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk-yeol dari tahanan, menyusul putusan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang membatalkan penahanan Yoon.
Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pembicaraan terkait putusan pengadilan yang membatalkan penahanan Yoon sedang berlangsung, lapor Kantor Berita Newsis.
Jika kejaksaan langsung mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang membatalkan penahanan itu, ada kemungkinan Yoon tidak akan segera dikeluarkan dari tahanan.
Menurut Pasal 97 Undang-Undang (UU) Acara Pidana Korsel, jaksa dapat langsung mengajukan banding terhadap putusan yang membatalkan penahanan Yoon. Sementara itu, Pasal 410 dari UU yang sama menyatakan bahwa jika banding langsung diajukan, pelaksanaan persidangan akan ditangguhkan.
Yoon Suk-yeol menghadiri sidang pemakzulannya di mahkamah konstitusi di Seoul, Korea Selatan, pada 20 Februari 2025. (Xinhua/Yao Qilin).
Sebelumnya pada Jumat yang sama, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan Yoon dari tahanan, membuka kemungkinan bagi kepala negara yang telah dimakzulkan itu untuk diadili tanpa dikurung di tahanan.
Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel yang dipimpin pihak oposisi.
Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu, dan sejak saat itu, pengadilan konstitusional Korsel telah menggelar 11 sidang pemakzulan Yoon. Putusan akhir secara luas diperkirakan akan disampaikan pekan depan. Selesai
