BEIJING, 8 Maret (Xinhua) -- Sejumlah anggota parlemen nasional dari Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, menolak serangkaian sanksi Amerika Serikat (AS) di daerah tersebut dengan dalih "kerja paksa". Mereka juga menyambut orang-orang dari seluruh dunia untuk menyaksikan Xinjiang yang sebenarnya dengan mata kepala mereka sendiri.
Sekitar 100 jurnalis China dan luar negeri dari 70 lebih outlet media pada Jumat (7/3) menghadiri sebuah diskusi panel terbuka dari delegasi Xinjiang untuk sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) ke-14.
Mengomentari apa yang disebut AS sebagai "Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur" dan "Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur", Ma Xingrui, seorang deputi NPC sekaligus sekretaris komite regional Xinjiang dari Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), mengatakan bahwa kedua dokumen tersebut "bertujuan untuk menghambat kemajuan Xinjiang dan menjerumuskan daerah itu kembali ke dalam kemiskinan dan keterbelakangan, yang dapat menimbulkan separatisme sehingga menghambat pembangunan China."
Mengingat bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Media Dunia (World Media Summit) pada tahun lalu di ibu kota daerah tersebut, Urumqi, menyambut 200 perwakilan dari 100 lebih outlet media internasional, Ma mengatakan koresponden asing melakukan investigasi lapangan di seluruh daerah tersebut. Hasil pengamatan mereka tidak menemukan bukti yang mendukung klaim "kerja paksa" atau "genosida", katanya.
"Saya mengundang para jurnalis global untuk melakukan investigasi lapangan di seluruh daerah itu untuk menyaksikan Xinjiang yang sesungguhnya, daripada dibutakan oleh media tertentu yang berfokus pada fitnah terhadap Xinjiang," tambahnya.
Wang Mingshan, deputi NPC lainnya yang juga merupakan wakil direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Xinjiang, mengatakan bahwa sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara tertentu dengan dalih "kerja paksa" telah sangat melanggar hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan di Xinjiang, sehingga menciptakan "pengangguran paksa" dan "pemiskinan paksa".
Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), definisi "kerja paksa" mencakup tiga elemen, yaitu "ancaman hukuman apa pun," "ketidaksukarelaan," serta "pekerjaan atau layanan."
"Orang-orang dari semua kelompok etnis dapat memilih di mana mereka bekerja dan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan keinginan mereka sendiri," kata Wang. "Apa yang disebut 'kerja paksa' di Xinjiang adalah proposisi semu belaka."
Setelah mengunjungi Xinjiang pada tahun lalu, Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) tentang dampak negatif dari tindakan pemaksaan sepihak terhadap pemenuhan hak asasi manusia, mengatakan bahwa sanksi-sanksi sepihak itu mengancam hak kelompok-kelompok rentan di China dan menyerukan agar sanksi-sanksi tersebut dicabut.
"Xinjiang tidak akan pernah membiarkan daerahnya dieksploitasi atau diintimidasi," kata Wang, seraya menambahkan bahwa resolusi 2024, yang disahkan oleh daerah itu dan menentang sanksi AS, telah memberikan langkah-langkah kuat bagi perusahaan-perusahaan untuk melawan hegemonisme dan politik kekuasaan.
"Kami mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan upaya hukum serta membela kepentingan dan hak-hak mereka yang sah," ujar Wang. Selesai
