Warga Palestina menikmati hidangan buka puasa di antara puing-puing rumah yang hancur pada hari pertama Ramadan di Kota Jabalia, Jalur Gaza utara, pada 1 Maret 2025. (Xinhua/Mahmoud Zaki)
* Masa depan warga Gaza saat ini masih terombang-ambing karena munculnya berbagai usulan mengenai tata kelola pascaperang dan rekonstruksi, tetapi belum satu pun usulan mendapatkan penerimaan luas.
* Namun, rentetan negosiasi yang dilakukan sejauh ini belum membahas tentang fase kedua kesepakatan, yang sejatinya berupaya mengakhiri perang di Gaza dan memastikan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, imbuh narasumber tersebut.
* Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengusulkan relokasi warga Palestina di Gaza ke negara-negara tetangga, dengan menyatakan bahwa warga Gaza yang telah meninggalkan negara itu tidak akan diizinkan untuk kembali. Usulan tersebut memicu protes yang kontinu di tingkat regional dan internasional.
GAZA, 3 Maret (Xinhua) -- Usai berakhirnya fase pertama kesepakatan damai Gaza pada Sabtu (1/3), dan di tengah ketidakpastian nasib pembahasan fase kedua, kekhawatiran pun meningkat jika perdamaian yang telah susah payah dicapai dan rapuh itu rusak kembali. Hal ini akan berdampak pada lebih dari 2 juta orang yang tinggal di daerah kantong pantai yang terkepung tersebut.
Masa depan warga Gaza saat ini masih terombang-ambing karena munculnya berbagai usulan mengenai tata kelola pascaperang dan rekonstruksi, tetapi belum satu pun usulan mendapatkan penerimaan luas. Meskipun terjadi ketidakstabilan, banyak warga menyatakan tekad mereka untuk menetap di Gaza, kendati mereka berisiko terus mengalami pengungsian, kehancuran, dan ketidakpastian.
FASE KEDUA YANG MANDEK
Sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Xinhua pada Jumat (28/2) pekan lalu bahwa delegasi Israel di Kairo mengusulkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari.
Namun, rentetan negosiasi yang dilakukan sejauh ini belum membahas tentang fase kedua kesepakatan, yang sejatinya berupaya mengakhiri perang di Gaza dan memastikan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, imbuh narasumber tersebut.
Sebagai respons, Hamas pada Sabtu (1/3) menyampaikan bahwa usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama kesepakatan gencatan senjata Gaza tersebut "tidak dapat diterima", seraya menambahkan bahwa para mediator dan negara penjamin diharuskan untuk mewajibkan pihak pendudukan untuk mematuhi kesepakatan tersebut dalam berbagai tahapannya.
Juru Bicara (Jubir) Hamas Hazem Qassem mengungkapkan bahwa masih belum ada negosiasi dengan Hamas mengenai tahap kedua kesepakatan tersebut, dan menuduh Israel "menghindar dari komitmen untuk mengakhiri perang dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza."
Pada Minggu (2/3) pagi waktu setempat, Kantor Perdana Menteri (PM) Israel mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel telah menerima usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata sementara dengan Hamas di Gaza selama Ramadan dan liburan Paskah Yahudi
Bulan suci Ramadan umat Islam dimulai pada Jumat dan akan berlangsung hingga 30 Maret, sedangkan pekan Paskah umat Yahudi akan diperingati mulai 12 hingga 20 April.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa Israel mungkin akan kembali bertempur jika meyakini negosiasi tidak efektif, setelah fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan pembebasan sandera selama 42 hari berakhir pada Sabtu.
Wadah pemikir (think tank) Israel Institut untuk Studi Keamanan Nasional negara itu berkomentar bahwa "Israel belum memenuhi tujuan perang yang ditetapkan oleh eselon politiknya, Israel belum sepenuhnya menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta pembebasan para sandera hingga saat ini hanya bersifat parsial."
Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat mengatakan perdana menteri Israel melihat fase pertama gencatan senjata sebagai sesuatu yang menguntungkan karena adanya pembebasan sandera secara bertahap. Meski demikian, Israel memandang fase kedua sebagai jebakan yang akan memaksa negara itu menarik diri sepenuhnya dari Gaza, sehingga membatasi kemampuannya untuk menargetkan Hamas.
Para analis mengatakan kepada Xinhua bahwa Netanyahu juga mendapat tekanan dari anggota Kabinet sayap kanan ekstrim, yang hanya mendukung fase pertama dan menuntut jaminan bahwa Gaza tidak akan lagi mengancam Israel, atau mereka akan meninggalkan koalisi. Penentangan mereka telah membuat pemerintah ragu untuk melanjutkan negosiasi.
Warga menyambut seorang tahanan Palestina yang dibebaskan di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 27 Februari 2025. Otoritas Israel pada Kamis (27/2) mulai membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel, papar sejumlah narasumber Palestina. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
(Bersambung ke Bagian 2)
