PERSELISIHAN TERKAIT SOLUSI
Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengusulkan relokasi penduduk Palestina di Gaza ke negara-negara tetangga, seraya menyatakan bahwa warga Gaza yang telah pergi tidak akan diizinkan untuk kembali. Usulan tersebut memicu protes di tingkat regional dan internasional.
Institut Kebijakan Luar Negeri Regional Israel menyebut proposal Trump sebagai "sebuah ide yang kacau", sekaligus menyebut bahwa proposal Trump "sering kali dilihat sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam diplomasi".
Publik Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar akan menentang langkah seperti itu. Hal ini dikarenakan minat AS untuk terlibat dalam berbagai konflik luar negeri telah berkurang, terutama setelah kegagalan di Irak, Afghanistan, dan Suriah, kata institut itu.
Usulan tersebut "ditentang keras oleh semua negara Arab, karena itu akan memaksa mereka bertindak bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri," imbuh institut itu. "Jika mereka menerima usulan itu, mereka berisiko merusak legitimasi dan stabilitas rezim mereka."
Bagi warga Gaza, usulan itu juga tidak dapat diterima. "Israel selalu berusaha menghapus keberadaan kami, baik melalui pembunuhan maupun pengusiran. Namun, kami akan tetap bertahan di tanah kami. Meskipun mengalami kesulitan, kami tidak akan pergi," kata Sajida Ayesh, seorang warga Saftawi di Gaza utara, kepada Xinhua.
"Kami akan membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh orang lain," imbuh ibu tiga anak berusia 29 tahun ini.
Perselisihan yang terus berlangsung mengenai masa depan Gaza mencakup usulan dari pemimpin oposisi Israel Yair Lapid, yang menginginkan Mesir memerintah Gaza selama delapan tahun. Mesir dengan tegas menolak usulan itu, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Tamim Khalaf, menyebut usulan tersebut sebagai "solusi setengah matang" yang hanya akan memperpanjang siklus konflik, bukan membawa perdamaian yang abadi.
"Mengakhiri kekuasaan Hamas... tidak dapat dicapai tanpa serangan militer yang keras, tetapi juga tidak dapat dicapai dengan serangan militer saja. Penghapusan kekuasaan Hamas mengharuskan adanya kekuasaan lain yang menggantikannya," demikian sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh surat kabar Israel, Haaretz.
Para tahanan Palestina yang dibebaskan terlihat di dalam sebuah bus di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 27 Februari 2025. Otoritas Israel pada Kamis (27/2) mulai membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel, demikian menurut sejumlah narasumber Palestina. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
KONSEKUENSI TERHADAP WARGA
Sajida, warga Gaza, telah melalui perjalanan yang memilukan, berulang kali mengungsi di selatan Gaza untuk mencari tempat yang lebih aman bagi keluarganya yang terdiri dari lima orang. "Di selatan, kami mengalami penderitaan, ketakutan, dan kelaparan yang paling berat... Janji perlindungan dari tentara Israel adalah sebuah kebohongan," katanya.
"Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Bahkan jika mereka membunuh kami di sini, kami akan mati di tanah kami," imbuhnya.
Menurut perkiraan PBB pada 4 Februari, lebih dari 565.000 orang telah mengungsi dari Gaza selatan ke Gaza utara sejak 27 Januari. Namun, ketika mereka yang mengungsi kembali ke tempat asalnya, mereka mendapati kehancuran masif di daerah tersebut. Sebuah laporan PBB menunjukkan bahwa 92 persen rumah di Gaza telah rusak atau hancur.
Ketika Sajida sampai di pesisir Gaza City, dia berhenti sejenak untuk melihat ombak laut yang tenang. "Sayangnya, semuanya telah berubah. Bahkan laut, yang dulu mengingatkan kami akan mimpi-mimpi kami, kini ikut merintih bersama kami," katanya.
Meskipun gencatan senjata memungkinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, bantuan tersebut masih belum mencukupi. Lebih dari 1.500 titik air kini beroperasi, tetapi pasokan air hanya sekitar seperempat dari level sebelum Oktober 2023. Sementara itu, sekitar 350.000 pasien yang sakit kronis menghadapi kekurangan obat-obatan, dan antara 12.000 hingga 14.000 orang, termasuk 5.000 anak-anak, sangat membutuhkan evakuasi medis, menurut laporan PBB.
Badai musim dingin yang dahsyat melanda Jalur Gaza pada awal Februari. "Dengan musim dingin yang sedang berlangsung, hampir 1 juta warga Palestina yang mengungsi masih sangat membutuhkan bantuan," kata PBB.
Om Ahmed al-Ramli, seorang wanita pengungsi di Deir al-Balah di Gaza tengah, berjuang mati-matian untuk menyelamatkan barang-barangnya yang tersisa setelah badai meluluhlantakkan tendanya.
"Ini bukan rumah, ini hanya potongan kain yang hampir tidak melindungi kami," katanya kepada Xinhua dengan marah. "Kini, bahkan itu pun hilang. Badai telah merenggut segalanya, termasuk harapan terakhir kami." Selesai
