JUDUL: Mesir protes ke DK PBB soal "kebijakan sepihak" Ethiopia terkait bendungan Sungai Nil
SHOOTING TIME: Dokumentasi
DATELINE: 2 September 2024
DURASI: 00:00:57
LOKASI: Kairo
KATEGORI: POLITIK
SHOTLIST:
1. Berbagai cuplikan kantor Kementerian Luar Negeri Mesir di ibu kota administratif Mesir yang baru
2. Berbagai cuplikan Bendungan Hidase Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD)
STORYLINE:
Dalam sebuah surat yang dikirim pada Minggu (1/9) ke Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menolak "kebijakan sepihak" terbaru Ethiopia terkait pengisian bendungan reservoir yang dibangun di Sungai Nil yang mengalir di kedua negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Kemenlu Mesir menjelaskan bahwa surat tersebut telah menyatakan "penolakan tegas" terhadap pernyataan Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed baru-baru ini mengenai penahanan sebagian air Sungai Nil Biru, hulu Sungai Nil, untuk menyelesaikan pembangunan struktur beton Bendungan Hidase Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD).
Abdelatty menulis bahwa tindakan Ethiopia bertentangan dengan hukum internasional dan melanggar Deklarasi Prinsip (Declaration of Principles), sebuah kesepakatan tripartit yang ditandatangani pada 2015 oleh Ethiopia dan negara-negara hilir sungai tersebut, yaitu Mesir dan Sudan.
"Kebijakan ilegal Ethiopia akan sangat berdampak negatif terhadap negara-negara hilir," tegas menlu Mesir tersebut.
Abdelatty menambahkan bahwa Mesir bersiap mengambil semua langkah yang diperlukan berdasarkan Piagam PBB untuk membela kepentingan rakyatnya.
Ethiopia memulai pembangunan GERD pada 2011 dan mulai mengisi bendungan tersebut pada 2020. Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) raksasa itu diharapkan dapat menghasilkan lebih dari 5.000 megawatt listrik setelah selesai. Namun, Mesir dan Sudan khawatir proyek ini dapat mengurangi aliran air ke wilayah mereka.
Selama satu dekade terakhir, negosiasi tripartit antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan gagal mencapai kesepakatan yang mengikat tentang aturan pengisian dan pengoperasian GERD.
Dalam suratnya kepada DK PBB, pihak Kairo menuding Addis Ababa hanya berusaha membangun fait accompli (sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan lagi) tanpa kemauan politik untuk mencapai solusi yang nyata.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Kairo.
(XHTV)
