JUDUL: Indonesia alokasikan anggaran negara Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025
SHOOTING TIME: 16 Agustus 2024
DATELINE: 17 Agustus 2024
DURASI: 00:01:38
LOKASI: Jakarta
KATEGORI: EKONOMI
SHOTLIST:
1. Berbagai cuplikan pertemuan parlemen (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI), TV resmi parlemen)
2. Berbagai cuplikan pidato (Sumber: BPMI)
3. SOUNDBITE (Bahasa Indonesia): JOKO WIDODO, Presiden Republik Indonesia (Sumber: BPMI)
STORYLINE:
Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun depan, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di Pulau Kalimantan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menyampaikan rencana anggaran negara ini dalam sidang pleno di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Jumat (16/8).
SOUNDBITE (Bahasa Indonesia): JOKO WIDODO, Presiden Republik Indonesia
"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antardaerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah."
Dikatakan oleh Jokowi bahwa selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, termasuk pembangunan jalan desa sepanjang 366.000 kilometer, jembatan desa sepanjang 1,9 juta meter, dan jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer. Selain itu, jalan nasional sepanjang 6.000 kilometer serta 50 pelabuhan dan bandara juga telah dibangun.
Selain meningkatkan daya saing Indonesia, Jokowi menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memangkas biaya logistik yang sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
Total anggaran negara untuk tahun depan adalah Rp3.613,1 triliun, termasuk Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp197,8 triliun untuk kesehatan, dan Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Jakarta.
(XHTV)
