Ursula von der Leyen, kandidat utama dari Partai Rakyat Eropa (European People's Party/EPP) untuk kursi kepresidenan Komisi Eropa, berpidato di hadapan Parlemen Eropa di Brussel, Belgia, pada 9 Juni 2024. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Keenam pemimpin dari tiga kelompok sentris utama itu juga menyetujui paket kesepakatan yang akan menjadikan mantan perdana menteri Portugal Antonio Costa sebagai presiden Dewan Eropa dan PM Estonia Kaja Kallas sebagai kepala kebijakan luar negeri UE.
BRUSSEL, 26 Juni (Xinhua) -- Politisi Jerman Ursula von der Leyen siap kembali menjadi presiden Komisi Eropa untuk masa jabatan kedua setelah jajaran pemimpin politik Eropa mencapai konsensus pada Selasa (25/6), lapor beberapa outlet media.
Mengutip para pejabat Uni Eropa (UE), media Politico memaparkan bahwa konsensus tersebut dicapai di antara enam pemimpin UE. Mereka yakni Perdana Menteri (PM) Yunani Kyriakos Mitsotakis, PM Polandia Donald Tusk, PM Spanyol Pedro Sanchez, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan PM Belanda Mark Rutte.
Antonio Costa, yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri Portugal, menyampaikan pidato saat upacara pelantikan pemerintahan baru di Istana Ajuda di Lisbon, Portugal, pada 30 Maret 2022. (Xinhua/Pedro Fiuza)
Keenam pemimpin dari tiga kelompok sentris utama itu juga menyetujui paket kesepakatan yang akan menjadikan mantan perdana menteri Portugal Antonio Costa sebagai presiden Dewan Eropa dan PM Estonia Kaja Kallas sebagai kepala kebijakan luar negeri UE.
Para pemimpin dari negara-negara anggota UE akan mengesahkan kesepakatan tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) UE mendatang di Brussel yang akan dibuka pada Kamis (27/6).
Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas menghadiri sesi pertemuan khusus Dewan Eropa di markas besar Uni Eropa di Brussel, Belgia, pada 30 Mei 2022. (Xinhua/Zheng Huansong)
Namun, kesepakatan tersebut juga menuai kritik. Pasalnya, PM Hongaria Viktor Orban melalui platform media sosial X menyatakan ketidaksetujuannya dengan menyebut bahwa kesepakatan itu justru mendorong perpecahan, alih-alih inklusi. "Para pejabat tinggi UE seharusnya mewakili setiap negara anggota, bukan hanya kaum kiri dan liberal!" ujar Orban. Selesai
