Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin (pertama dari kanan, belakang) yang baru dilantik menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahnya di hadapan parlemen di Bangkok, Thailand, pada 11 September 2023. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
"Distribusi uang digital 10.000 baht (10 baht = Rp4.316) atau setara sekitar 280 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.352) ke seluruh area hingga ke level akar rumput akan mendongkrak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, sementara pemerintah akan memperoleh pendapatan," ujar perdana menteri baru Thailand.
BANGKOK, 12 September (Xinhua) -- Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin yang baru dilantik pada Senin (11/9) menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahnya di hadapan parlemen, menyoroti langkah-langkah cepat untuk mendongkrak perekonomian dengan pendistribusian uang digital dan pemangkasan harga energi.
Penggerak utama pertumbuhan negara itu, termasuk pariwisata dan pengeluaran, mengalami pemulihan yang lambat, yang mengarah pada risiko resesi ekonomi, kata Srettha dalam rapat gabungan Majelis Nasional, seraya menambahkan bahwa langkah-langkah stimulus diperlukan guna menghidupkan kembali perekonomian.
"Distribusi uang digital 10.000 baht (10 baht = Rp4.316) atau setara sekitar 280 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.352) ke seluruh area hingga ke level akar rumput akan mendongkrak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, sementara pemerintah akan memperoleh pendapatan," ujarnya.
Kebijakan tersebut akan menjadi fondasi ekonomi digital bagi negara Asia Tenggara itu, mempersiapkan Thailand menuju era ekonomi baru, menawarkan peluang baru bagi masyarakat, membuka pintu bagi sumber pendanaan baru untuk bisnis, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem ekonomi, imbuhnya.
Seraya menyebutkan beberapa agenda mendesak lainnya, Srettha mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah utang, karena utang negara saat ini tercatat di angka 90 persen lebih dari produk domestik bruto (PDB) negara kerajaan tersebut.
Sang perdana menteri mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengimplementasikan rencana-rencana untuk menurunkan harga energi, termasuk bensin, gas elpiji, dan listrik, serta mencari sumber-sumber energi baru.
Dia juga menyebutkan soal strategi langsung yang berfokus pada promosi pariwisata dengan menerapkan pembebasan biaya visa bagi pengunjung dari negara-negara tertentu dan mempercepat aplikasi visa bagi wisatawan yang hendak menghadiri acara internasional.
Di bawah konstitusi Thailand, Dewan Menteri diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan kebijakan di hadapan parlemen bikameral sebelum secara resmi menduduki jabatannya. Setelah pidato kebijakan pada Senin, debat di antara para anggota parlemen dijadwalkan berlangsung hingga Selasa (12/9). Selesai
