Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Libya Abdoulaye Bathily memberikan pengarahan dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB di New York pada 22 Agustus 2023. (Xinhua/UN Photo/Loey Felipe)
"Oleh karena itu, saya menyerukan tanggung jawab politik dan moral dari semua pemimpin untuk menutup pengaturan sementara yang terbuka ini, mengakhiri kebuntuan saat ini, serta berhenti mengandaskan aspirasi sah rakyat Libya untuk penyelenggaraan pemilihan umum, perdamaian, dan kemakmuran," kata Abdoulaye Bathily.
PBB, 22 Agustus (Xinhua) -- Memulihkan stabilitas Libya merupakan hal yang fundamental untuk menjaga keamanan regional, demikian disampaikan oleh utusan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Libya pada Selasa (22/8).
Menjunjung tinggi stabilitas Libya saat ini lebih krusial daripada sebelumnya mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk bentrokan baru-baru ini di Tripoli, serta gejolak regional di Sudan dan Niger, kata Abdoulaye Bathily, perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB untuk Libya.
"Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini di Libya dan kawasan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan sementara penuh dengan risiko kekerasan dan disintegrasi bagi negara-negara," papar Bathily dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Tanpa kesepakatan politik inklusif yang membuka jalan untuk pemilihan umum (pemilu) yang damai, inklusif, serta transparan di seluruh Libya, situasi akan memburuk sekaligus menyebabkan penderitaan lebih lanjut bagi rakyat Libya, katanya.
"Oleh karena itu, saya menyerukan tanggung jawab politik dan moral dari semua pemimpin untuk menutup pengaturan sementara yang terbuka ini, mengakhiri kebuntuan saat ini, serta berhenti mengandaskan aspirasi sah rakyat Libya untuk penyelenggaraan pemilu, perdamaian, dan kemakmuran," imbuhnya.
Libya gagal menyelenggarakan pemilu pada Desember 2021 seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya akibat perbedaan pendapat mengenai undang-undang pemilu di antara partai-partai Libya.
Sejak digulingkannya mendiang pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, pada 2011 lalu, negara itu kesulitan untuk melakukan transisi demokratis di tengah meningkatnya kekerasan dan perpecahan politik.
Dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Bathily menegaskan kembali bahwa semua masalah terkait pemilu di Libya harus diselesaikan melalui diskusi dan kompromi antara semua pihak yang relevan.
"Langkah-langkah sepihak harus dihindari dengan segala cara jika kita ingin mencegah konflik kekerasan berlanjut seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman selama 10 tahun terakhir," katanya. "Lanskap pemilu harus menjadi arena yang setara bagi semua kandidat."
Sangat penting bagi Libya untuk mengakhiri fragmentasi institusional. Masyarakat mendambakan institusi politik, militer, keamanan, ekonomi, dan sosial yang bersatu demi menjaga integritas wilayah serta identitas nasional Libya, katanya.
"Terkait hal ini, pemerintahan yang bersatu, yang disepakati oleh para pemain utama, merupakan suatu keharusan untuk memimpin negara ini menuju pemilu," imbuh Bathily. Selesai
