Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland (di layar) menyampaikan pidato dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB di New York pada 21 Agustus 2023. (Xinhua/UN Photo/Loey Felipe)
Perluasan permukiman terus berlanjut, kata koordinator khusus PBB Tor Wennesland, menambahkan bahwa rapuhnya situasi fiskal Otoritas Palestina, diperparah dengan masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh sejumlah badan utama PBB, berpotensi semakin memperburuk penderitaan warga Palestina yang paling rentan.
PBB, 21 Agustus (Xinhua) -- Sejumlah tren mengkhawatirkan yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir terus berlanjut di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, demikian disampaikan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland pada Senin (21/8), seraya menggarisbawahi perlunya memulihkan cakrawala politik dan mencapai solusi dua negara.
Warga Palestina maupun Israel tewas dan mengalami cedera dalam kekerasan yang terjadi hampir setiap hari, yang dipicu dan diperparah oleh meningkatnya rasa keputusasaan atas masa depan, kata Wennesland dalam sebuah pidato di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Kekerasan terus meningkat, dengan lebih dari 200 warga Palestina dan hampir 30 warga Israel tewas di Tepi Barat dan Israel sejauh tahun ini. Angka tersebut telah melampaui angka tahunan pada 2022, dan merupakan yang tertinggi sejak 2005, ungkap Wennesland.
Perluasan permukiman terus berlanjut, ujarnya, menambahkan bahwa rapuhnya situasi fiskal Otoritas Palestina, diperparah dengan masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh sejumlah badan utama PBB, berpotensi semakin memperburuk penderitaan warga Palestina yang paling rentan.
"Meskipun urgensi saat ini adalah berfokus pada menangani isu-isu yang paling penting dan meredakan situasi di lapangan, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya memulihkan cakrawala politik," tekan Wennesland.
PBB tetap berkomitmen teguh mendukung para pihak untuk mencapai pengakhiran pendudukan dan pembentukan solusi dua negara, sejalan dengan resolusi PBB, hukum internasional, serta perjanjian-perjanjian sebelumnya, tutur utusan itu. Selesai
