Foto yang diabadikan pada 8 Juni 2023 ini memperlihatkan karang-karang di perairan Pulau Fenjiezhou di Provinsi Hainan, China selatan. (Xinhua/Zhang Liyun)
BEIJING, 26 Juni (Xinhua) -- Para anggota parlemen China sedang memusyawarahkan sebuah draf revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Lingkungan Laut dengan sejumlah ketentuan baru tentang penerapan mekanisme akuntabilitas dan asesmen.
Draf revisi UU tersebut pada Senin (26/6) diserahkan ke sesi yang sedang berlangsung di Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC), badan legislatif tertinggi China, untuk pembacaan kedua. Pembacaan pertama digelar pada Desember 2022 lalu.
Pejabat pemerintah daerah yang gagal memenuhi target perlindungan lingkungan laut akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengambil langkah perbaikan, sebut draf tersebut.
Entitas atau individu yang terlibat dalam kegiatan yang dapat memengaruhi lingkungan laut harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan, menurut draf tersebut.
Dokumen itu juga berupaya untuk memperkuat pengendalian polusi di muara sungai dan melarang pembuangan air limbah radioaktif ke laut. Sebuah sistem pemantauan untuk sampah laut akan dibentuk, katanya. Selesai
