JUDUL: Sekjen PBB serukan persamaan hak atas tanah bagi perempuan
DATELINE: 17 Juni 2023
DURASI: 00:01:27
LOKASI: Markas besar PBB
KATEGORI: POLITIK
SHOTLIST:
1. Berbagai cuplikan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
2. SOUNDBITE (Bahasa Inggris): ANTONIO GUTERRES, Sekretaris Jenderal PBB
STORYLINE:
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (16/6) menyerukan persamaan hak atas tanah bagi perempuan pada kesempatan Hari Dunia untuk Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan.
Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam pesan yang direkam sebelumnya untuk acara tingkat tinggi dalam rangka Hari Dunia untuk Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan, yang jatuh pada 17 Juni.
SOUNDBITE (Bahasa Inggris): ANTONIO GUTERRES, Sekretaris Jenderal PBB
"Kita bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup kita. Namun, kita memperlakukannya seperti kotoran. Pertanian yang tidak berkelanjutan mengikis tanah 100 kali lebih cepat daripada proses alami untuk pemulihannya. Dan hingga 40 persen tanah planet kita sekarang terdegradasi, membahayakan produksi pangan, mengancam keanekaragaman hayati, dan memperparah krisis iklim.
Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang terdampak paling parah. Mereka menderita secara tidak proporsional karena kekurangan pangan, kelangkaan air, dan migrasi paksa yang diakibatkan oleh perlakuan buruk terhadap tanah. Namun mereka memiliki kendali paling kecil. Di banyak negara, hukum dan praktik menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk memiliki tanah. Namun, ketika mereka memilikinya, mereka memulihkan dan melindunginya dengan meningkatkan produktivitas, membangun ketahanan terhadap kekeringan, dan berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan gizi.
Hak yang setara atas tanah akan melindungi tanah dan mendorong kesetaraan gender. Itulah mengapa Hari Dunia untuk Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan tahun ini menempatkan fokus pada tema 'Tanah Milik Perempuan, Hak Mereka' (Her Land, Her Rights).
Saya mendesak semua pemerintah untuk menghilangkan hambatan hukum bagi perempuan yang memiliki tanah dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan, mendukung perempuan dan anak perempuan untuk memainkan peran mereka dalam melindungi sumber daya kita yang paling berharga, serta, bersama-sama, mari hentikan degradasi tanah pada 2030."
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari markas besar PBB
(XHTV)
