Pertemuan pembukaan sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) ke-14 digelar di Balai Agung Rakyat di Beijing, ibu kota China, pada 5 Maret 2023. (Xinhua/Yan Yan)
BEIJING, 5 Maret (Xinhua) -- Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC), dewan legislatif nasional China, pada Minggu (5/3) pagi waktu setempat mulai membahas draf amendemen Hukum Perundang-undangan.
Wang Chen, Wakil Ketua Komite Tetap NPC ke-13, menyampaikan penjelasan tentang draf amendemen tersebut dalam rapat pembukaan sesi pertama NPC ke-14.
Merangkum pengalaman praktis kerja legislatif di era baru, amendemen yang diusulkan itu diharapkan dapat semakin menyempurnakan sistem dan mekanisme legislatif, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi perundang-undangan, menurut Wang.
Pada bagian ketentuan umum, draf tersebut menyoroti peran penuntun dari teori-teori inovatif Partai, serta mengembangkan sistem peraturan perundang-undangan sosialis China dan membangun negara sosialis modern di segala bidang di bawah peraturan perundang-undangan.
Selama proses legislatif, demokrasi rakyat seluruh proses harus ditegakkan dan dikembangkan, menurut draf tersebut.
Draf itu juga mengusulkan kodifikasi terhadap kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam pekerjaan legislatif.
Berkenaan dengan penyempurnaan prosedur legislatif dan mekanisme kerja NPC dan Komite Tetap-nya, draf tersebut mengusulkan persyaratan terperinci untuk peninjauan kesesuaian dengan konstitusi serta sistem pencatatan dan peninjauan untuk undang-undang dan dokumen normatif.
Secara khusus, draf tersebut mewajibkan agar dokumen penjelasan rancangan undang-undang (RUU) mencantumkan opini terkait masalah kesesuaian dengan konstitusi, serta meminta Komite Konstitusi dan Undang-Undang NPC untuk menjelaskan masalah kesesuaian dengan konstitusi terkait setelah meninjau sebuah RUU.
Lebih lanjut, draf itu juga memperkenalkan prosedur pembuatan undang-undang darurat untuk Komite Tetap NPC, yang memungkinkan pelaksanaan pemungutan suara terkait sebuah RUU setelah satu rapat pembahasan di Komite Tetap.
Sebuah RUU legislatif biasanya harus melewati tiga sesi pembacaan sebelum diajukan untuk pemungutan suara.
Draf itu juga menetapkan bahwa badan kerja Komite Tetap harus mendirikan kantor outreach legislatif daerah mengingat adanya kebutuhan nyata untuk mengumpulkan opini dari akar rumput dan seluruh lapisan masyarakat mengenai rancangan undang-undang dan kerja legislatif.
Mengenai kerja legislatif daerah, draf itu menjanjikan perluasan kekuasaan legislatif kota dengan distrik-distrik sekunder untuk menyertakan urusan yang berkaitan dengan tata kelola tingkat primer.
Draf itu juga menambahkan beberapa ketentuan mengenai koordinasi regional tentang legislasi.
Komite Tetap NPC menyelesaikan dua sesi pembacaan draf amandemen versi sebelumnya pada Oktober dan Desember tahun lalu, yang kemudian dipublikasikan secara daring untuk mengumpulkan opini publik.
Hukum Perundang-undangan diadopsi pada 2000 oleh NPC ke-9, dan diamendemen pada 2015 oleh NPC ke-12. Selesai
