JUDUL: Pemimpin Jepang dan Korsel bertemu di Tokyo di tengah gelombang kritik
DATELINE: 17 Maret 2023
DURASI: 00:01:33
LOKASI: Tokyo
KATEGORI: POLITIK
SHOTLIST:
1. Berbagai cuplikan pemandangan jalan di Tokyo
2. Berbagai cuplikan aksi protes
3. SOUNDBITE (Bahasa Jepang): Pengunjuk rasa
STORYLINE:
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol, yang sedang berkunjung, pada Kamis (16/3) di Tokyo di tengah gelombang penolakan dan kritik terkait pengabaian sejarah.
Di Kediaman Resmi Perdana Menteri Jepang, Kishida bertemu dengan Yoon, yang sedang melakukan kunjungan selama dua hari di Jepang. Ini menandai kali pertama dalam hampir lima tahun para pemimpin dari kedua negara itu mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Jepang.
Kunjungan Yoon dilakukan menyusul upayanya untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tenaga kerja pada masa perang. Sebelumnya, Korsel mengumumkan rencana bahwa sebuah yayasan lokal akan mengumpulkan dana bagi warga Korsel yang dipaksa bekerja untuk perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia II dan membayar kompensasi yang dituntut oleh pengadilan Korsel dari perusahaan-perusahaan Jepang.
Rencana Yoon memicu amarah di negaranya dan juga mendapat penolakan keras di Tokyo.
Di depan kediaman resmi Kishida, kerumunan warga Jepang berkumpul pada Kamis malam waktu setempat untuk menentang aliansi militer gabungan kedua negara yang mengabaikan sejarah, mengacungkan poster-poster bertuliskan "Perusahaan dan pemerintah Jepang harus meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada tenaga kerja paksa" dan "Tolak aliansi militer Jepang-Amerika Serikat-Korea Selatan."
SOUNDBITE (Bahasa Jepang): Pengunjuk rasa
"Sungguh tidak dapat diterima bahwa pemerintah Jepang dan Korsel akan sepenuhnya menyelesaikan isu sejarah melalui kesepakatan antarpemerintah, mengabaikan tenaga kerja paksa dan para korban."
Para analis meyakini bahwa perbaikan hubungan Jepang-Korsel kurang mendapat dukungan publik, sementara sentimen terhadap satu sama lain masih menjadi hal umum di kedua negara itu.
Sulit untuk menjembatani kesenjangan besar antara kedua negara mengenai isu-isu sejarah seperti kerja paksa dan "wanita penghibur" melalui "diplomasi ulang-alik" formal oleh para pemimpin saja, kata para pakar.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Tokyo.
(XHTV)
