JUDUL: Korsel akan beri kompensasi kepada korban kerja paksa era perang Jepang melalui donasi
DATELINE: 6 Maret 2023
DURASI: 00:01:55
LOKASI: Seoul
KATEGORI: POLITIK
SHOTLIST:
1. Berbagai cuplikan gedung Kementerian Luar Negeri Korea Selatan
2. Berbagai cuplikan konferensi pers oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin (Sumber: Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan)
3. Berbagai cuplikan Yayasan untuk Para Korban Mobilisasi Paksa
4. Berbagai cuplikan aksi protes yang dilakukan oleh kelompok sipil (Sumber: Kelompok sipil "Justice Memory Union")
5. Berbagai cuplikan putusan pengadilan tinggi Korea Selatan tentang klaim-klaim terkait pada 2018 (Xinhua/Yonhap)
6. Berbagai cuplikan para korban dan keluarga yang berduka (Xinhua/Yonhap)
STORYLINE:
Korea Selatan (Korsel) pada Senin (6/3) menawarkan pemberian kompensasi bagi para korban yang dipaksa melakukan pekerjaan berat oleh Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II melalui sebuah yayasan swasta, alih-alih pembayaran langsung oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang bertanggung jawab.
Menteri Luar Negeri Korsel Park Jin dalam konferensi pers menyatakan bahwa Yayasan untuk Korban Mobilisasi Paksa (Foundation for Victims of Forced Mobilization), yang terafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korsel, akan membayar kerugian dan bunga atas tunggakan kepada para penggugat yang memenangkan tiga tuntutan hukum di Mahkamah Agung negara itu pada 2018, sebagai bagian dari dukungan terhadap para korban dan keluarga yang berduka.
Yayasan yang diluncurkan pada 2014 tersebut juga akan memberikan kompensasi bagi para penggugat lainnya yang memenangkan kasus-kasus lain terkait kerja paksa pada masa perang, ungkap Park, seraya menambahkan bahwa kompensasi itu akan didanai oleh sumbangan sukarela dari sektor swasta.
Pada 2018, pengadilan tinggi Korsel menjatuhkan putusan bersejarah yang memerintahkan perusahaan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel untuk membayar kompensasi kepada para korban kerja paksa di bawah pendudukan Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945.
Jepang mengeklaim bahwa semua masalah era kolonial telah diselesaikan melalui perjanjian yang dibuat pada 1965 yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Seoul dan Tokyo, namun pengadilan Korsel memutuskan bahwa perjanjian antarnegara tersebut tidak melibatkan hak individu atas kompensasi.
Bahkan setelah putusan pengadilan tinggi tersebut, perusahaan-perusahaan Jepang yang didakwa tidak membayar kompensasi kepada pihak penggugat, atau para korban dan keluarga yang berduka, yang kemudian mendorong untuk menjual aset perusahaan-perusahaan Jepang itu di Korsel tetapi gagal.
Para korban dan keluarga yang berduka telah menentang keras rencana kompensasi melalui yayasan yang didanai oleh perusahaan-perusahaan Korsel tersebut, dan menuntut permintaan maaf yang tulus dari pemerintah Jepang serta perusahaan-perusahaan yang didakwa.
Lim Jae-Sung, pengacara untuk penggugat dalam kasus-kasus Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries, bulan lalu mengungkapkan bahwa pemerintah bahkan berupaya membujuk atau memaksa para penggugat untuk melepaskan hak mereka menjual aset perusahaan-perusahaan Jepang tersebut.
Dia menambahkan bahwa hal itu bertujuan untuk mendukung normalisasi hubungan Korsel-Jepang sebagai pencapaian pemerintah dengan mengorbankan hak para pekerja paksa.
Sementara itu, menteri luar negeri Korsel mengatakan pemerintah berharap Korsel dan Jepang akan tetap bekerja sama untuk mengatasi sejarah kelam itu dengan mewarisi deklarasi 1998 yang diadopsi oleh presiden Korsel kala itu, Kim Dae-jung, dan perdana menteri Jepang saat itu, Keizo Obuchi.
Dalam deklarasi itu, Obuchi menyatakan penyesalan atas kerusakan dan penderitaan yang disebabkan Kekaisaran Jepang di Semenanjung Korea.
Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Seoul.
(XHTV)
